NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan pergeseran arah pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.

“Ada pergeseran paradigma pembangunan selama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Presiden sedang menerapkan ekonomi konstitusi dalam pengertian yang sebenarnya, di mana rakyat banyak menjadi orientasi sekaligus subjek pembangunan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut Sarmuji, arah pembangunan tersebut terlihat dari berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Kalau kita perhatikan secara saksama, seluruh program pemerintah hari ini dimaksudkan agar rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi lebih berdaya,” ujarnya.

Sarmuji mencontohkan sejumlah program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil; Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin; serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti penurunan harga pupuk bersubsidi bagi petani, pencapaian swasembada beras, serta percepatan program listrik desa untuk memperluas akses energi ke wilayah yang belum teraliri listrik.

Berdasarkan data pemerintah, program MBG telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat hingga Mei 2026. Sementara itu, program CKG telah melayani lebih dari 73 juta warga hingga Juli 2026.

Program Sekolah Rakyat beroperasi di sedikitnya 166 titik untuk melayani anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sejak 22 Oktober 2025, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi juga turun sebesar 20 persen.

Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras tanpa impor beras medium. Pada pertengahan 2026, stok cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton, yang disebut sebagai jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Di sektor energi, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum teraliri listrik dapat menikmati layanan listrik paling lambat pada 2029 hingga 2030.

Sarmuji mengakui pergeseran arah pembangunan tersebut belum tentu langsung diterima semua pihak. Ia mengatakan sebagian masyarakat masih meragukan langkah pemerintah, meskipun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pergeseran paradigma ini kadang mengagetkan sebagian orang. Sebagian merasa tidak yakin dengan langkah pemerintah. Tetapi data menunjukkan Indonesia sedang tumbuh cepat, rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sarmuji menegaskan Partai Golkar meyakini pemerintah berada pada jalur pembangunan yang tepat. Menurut dia, hasil pembangunan membutuhkan waktu untuk terlihat, tetapi kerja keras dan keikhlasan diyakini dapat memberikan hasil yang lebih baik.