NADIKABAR.COM — Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar menyomasi Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra buntut tuduhan Ketua Umum (Ketum) Bahlil Lahadila terlibat dalam kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali menyebut somasi itu dilakukan lantaran keduanya menyebarkan tuduhan palsu tersebut ke media sosial.

"Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/11).

Sattu menjelaskan pemberian somasi terbuka itu juga atas izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil kepada tim hukum Partai Golkar.

Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan Surat Somasi itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Dalam somasinya, Golkar menyoroti pernyataan yang menyebut salah satu Ketua Umum partai besar terlibat kasus penyadapan Presiden hingga ikut rapat dengan para jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," jelasnya.

Derek menegaskan seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta ataupun bukti pendukung. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, isu itu dinilai dapat memicu ketidakstabilan politik nasional.

"Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Menurut Tim Hukum Golkar, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE, hingga delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.

"Dengan ini kami menyampaikan Somasi Terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas," jelasnya.

Derek menambahkan pihaknya memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk meminta maaf secara terbuka serta mencabut pernyataan dan menurunkan konten video terkait di media sosial.

"Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," tegasnya.

Ia menambahkan jika somasi yang telah dilayangkan tetap tidak direspon dalam kurun waktu tersebut maka pihaknya akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Somasi ini kami sampaikan sebagai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara patut sebelum ditempuh upaya hukum," pungkasnya.

Sebelumnya Bahlil telah membantah ikut terlibat dalam pertemuan bersama Ketua Parpol dengan tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil membela diri dengan mengklaim dirinya juga sebagai korban penyadapan empat jenderal Polri itu. Dia tak menyebutkan asal informasi dirinya sebagai korban penyadapan. Namun, Bahll mengatakan bagaimana dia ikut terlibat, padahal dirinya juga disadap.

"Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,"ujarnya saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu (7/11).