Ketiga bidang itu menjadi dasar kebijakan untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Pramono mengingatkan, keberpihakan pemerintah perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja sektor informal, pengemudi transportasi publik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga generasi muda yang belum memperoleh kesempatan untuk berkembang.
Karena itu, pembangunan Jakarta harus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
Lebih jauh, Pramono mengajak alumni GMNI berkontribusi dalam mengawal arah pembangunan Jakarta. Menurutnya, pengalaman, keahlian, dan jejaring para alumni dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
Ia menilai pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan dapat disusun dengan orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan, dan kepentingan publik.
