NADIKABAR.COM — Gubernur Jambi Al Haris menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi setempat untuk berinovasi dan proaktif mencari sumber pembiayaan dalam RAPBD 2027.
Selain itu, OPD harus fokus pada efisiensi anggaran serta mengubah orientasi kerja dari sekadar mengejar serapan menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Setiap program yang tertuang dalam RAPBD 2027 kami selaraskan dengan RPJMD. Kami tegaskan kepada seluruh OPD untuk berinovasi, proaktif mencari sumber pembiayaan," kata Gubernur Jambi Al Haris saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Jambi, Senin.
Al Haris menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan secara realistis, dapat dipercaya dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran serta tingginya kewajiban belanja daerah.
Untuk itu, struktur anggaran perlu berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah untuk menopang perekonomian, belanja yang berkualitas dan produktif pada sektor prioritas, serta pengelolaan pembiayaan guna memitigasi risiko defisit.
Dalam rancangan itu, katanya, pendapatan daerah Provinsi Jambi Tahun 2027 ditargetkan mencapai Rp3,95 triliun, atau naik Rp195,06 miliar (5,19 persen) dibandingkan APBD Murni 2026.
Dengan target pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,054 triliun (51,97 persen), disumbang oleh pajak daerah sebesar Rp1,68 triliun.
Sementara itu, pendapatan dari transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp1,89 triliun (47,97 persen), dan sisanya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,92 miliar.
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,021 triliun. Komposisi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,87 triliun (71,42 persen), belanja modal Rp437,30 miliar (10,87 persen), belanja transfer Rp680,15 miliar, serta belanja tidak terduga Rp31,73 miliar.
Di sisi lain, potensi defisit anggaran sebesar Rp68,45 miliar rencananya akan ditutup menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp68,60 miliar.
Gubernur menyampaikan, meski ada sedikit kenaikan pendapatan, postur RAPBD 2027 tetap mengedepankan prinsip efisiensi, mengingat kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya pulih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Kita masih dalam kondisi efisiensi. Dulu APBD kita sempat menyentuh angka Rp5 triliun lebih, sedangkan saat ini berada di kisaran Rp4 triliun. Oleh karena itu, pembahasan bersama legislatif diharapkan melahirkan anggaran yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jambi," katanya.
