Menurutnya, langkah tersebut dilakukan akibat banyaknya pengaduan yang diterima oleh Kejati Sumut atas pengelolaan anggaran sekolah dan gangguan dari pihak luar terhadap sekolah.
"Ini inisiasi yang sangat luar biasa. Memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, dan guru lebih tenang. Mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan terus meningkat tata kelolanya," kata Bobby.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman atas pengelolaan anggaran kepada para kepala sekolah, KPA hingga PA di Sumut.
"Kalau sekelas Gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional. Bupati, tambah levelnya tingkat kabupaten nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan. Sekolah tambah lagi levelnya desa, bahkan RT. Kami berharap ini bisa kita tangani bersama," ujar Bobby.
Sementara, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan pendidikan tidak hanya menjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik.
