NADIKABAR.COM — Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yakin para kepala daerah mampu memenuhi tenggat tersebut.
Ia optimis karena telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para kepala dinas pada 13 November lalu, serta pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November.
Dari hasil sosialisasi dan koordinasi tersebut, para gubernur menyatakan kesiapan menetapkan UMP sesuai jadwal.
Selain itu, kesiapan para kepala daerah juga didukung oleh pengalaman mereka pada periode sebelumnya dalam menetapkan kebijakan pengupahan.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan," ujar Yassierli ketika ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).