NADIKABAR.COM — Semua elemen masyarakat tak bisa mengelak dari pengalaman buruk dalam wujud guncangan politik-hukum sepanjang periode Oktober-November 2026. Ada pengungkapan kasus penyadapan Presiden, yang kemudian disusul oleh peristiwa Wakil Presiden Republik Indonesia mundur dari jabatannya. Pengalaman buruk itu hendaknya menumbuhkan dorongan dan kesadaran bersama untuk melakukan introspeksi dan koreksi.
Mengapa guncangan politik-hukum itu bisa terjadi? Rasanya pertanyaan ini tidak relevan lagi. Sebab, banyak komunitas yang peduli dan aktif mengamati dinamika politik dan hukum tahun-tahun belakangan ini sudah tahu dan paham akar masalahnya. Jadi, pertanyaannya bukan 'mengapa guncangan itu bisa terjadi?' tetapi 'adakah keberanian untuk introspeksi dan melakukan koreksi pada akar masalah? Tanpa keberanian dan kehendak baik melakukan introspeksi dan koreksi, guncangan serupa berpotensi terulang.
Akar masalah dari guncangan politik-hukum tahun ini adalah penyimpangan etika dan moral dalam berpolitik dan juga penegakan hukum. Penyimpangan etika dan moral itu nyata dan tampak telanjang sehingga bisa dimengerti oleh mereka yang awam sekali pun. Khalayak 'dipaksa' menerima dan melihat penyimpangan etika-moral dalam kasus anak di bawah umur didorong-dorong menerima jabatan tertentu. Pada kasus lain, wasit bertindak tidak adil. Alih-alih menegakan aturan bermain, sang wasit malah ikut bermain untuk memenangkan tim yang didukungnya.
Wajar jika segenap warga bangsa prihatin atau marah. Sebab, penyimpangan etika-moral itu tidak mendapat respons yang memadai dari suprastruktur politik, sehingga muncul kesan bahwa Prinsip Trias Politica sudah tak berlaku di negara ini. Pada jajaran infrastruktur politik, penyikapan terhadap penyimpangan etika-moral itu pun tidak seragam karena masyarakat memang sudah terpolarisasi oleh perbedaan politik. Akibatnya, tak hanya menimbulkan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa-bernegara, pembiaran terhadap penyimpangan etika-moral itu sudah menjadi luka bersama yang tak kunjung sembuh.
Pembiaran terhadap penyimpangan etika-moral dalam berpolitik itu akhirnya mencapai batas toleransi. Institusi Polri sendiri yang mengumumkan kasus penyadapan presiden, dan Polri pula yang mengumumkan penangkapan sejumlah perwira tingginya. Terbilang luar biasa karena guncangan itu beruntun.