Semua komunitas sepakat bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo harus ditanggapi dengan proses hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Kasus ini menjadi contoh nyata penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang merusak birokrasi penegakan hukum. Terlepas dari apa pun tujuannya, penyadapan ilegal terhadap figur Presiden tidak bisa diterima dan tidak dapat dibenarkan. Sebab, ketika pembicaraan Presiden bisa disadap, selalu ada risiko besar yang menyertainya. Selain risiko menyalahgunakan materi pembicaraan presiden, risiko lain yang paling dikhawatirkan adalah keselamatan presiden itu sendiri, karena setiap rencana, kegiatan maupun perjalanan presiden terdeteksi oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Ketika keselamatan presiden selalu dibayang-bayangi oleh penyadapan ilegal, sebagian dari risiko itu ditanggung oleh negara-bangsa. Maka, tidak mengada-ada jika penyadapan ilegal terhadap Presiden selalu melahirkan tuduhan yang teramat serius. Bisa dipastikan bahwa tidak ada alasan yang bisa diterima atau dapat dibenarkan dari kegiatan penyadapan ilegal itu. Apalagi jika kegiatan ilegal itu dilakukan oleh para pihak dalam institusi negara yang paham konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Wajar pula jika kasus penyadapan itu melahirkan sejumlah pertanyaan tentang motif para pelaku.
Banyak komunitas sudah memahami akar masalah yang menyebabkan guncangan politik-hukum itu. Kasus penyadapan Presiden dilakukan oleh oknum pada institusi penegak hukum yang menyalahgunakan kuasa dan wewenangnya karena tergiur untuk berpolitik. Dan, pada kasus mundurnya Gibran dari jabatan Wapres, muara persoalannya adalah upaya dan Keputusan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Dua guncangan ini hendaknya menumbuhkan semangat dan kemauan untuk introspeksi dan koreksi.
Idealnya, introspeksi dan koreksi itu diinisiasi oleh suprastruktur politik, dengan dukungan kuat dari infrastruktur politik.
Bambang Soesatyo. Anggota Wantimpres RI dan Dosen Pascasarjana (S3) Universitas Borobudur.