Ketika banyak komunitas masih menyoal guncangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang diungkap pada 30 Oktober 2026, selang dua minggu kemudian, Indonesia Kembali terguncang menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026. Pada hari itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo.
Suka tak suka, dua guncangan itu mendorong banyak komunitas melihat kembali serta memahami latarbelakang dua peristiwa itu. Peristiwa politik mundurnya Gibran dari jabatan Wapres tak bisa dipisahkan dari polemik berkepanjangan tentang persyaratan adiministratif untuk jabatan itu. Sejumlah pihak mengajukan gugatan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan laporan kepada Polisi. Setelah menjalani serangkaian persidangan, MK pada 6 Oktober 2026 mengumumkan kepada publik Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang menyoal syarat pendidikan Wakil Presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan atau dokumen konkret bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SLTA/SMA.
Sebagaimana diketahui, MK tidak mendiskualifikasi ataupun membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pertimbangannya, perkara sengketa hasil pemilu tidak lagi tepat diproses setelah pelantikan. Terlebih, masalah keabsahan syarat itu berada di luar kewenangan MK. Dan, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) merilis salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan ini membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran.
Merepons putusan MK dan putusan MA itu, ruang publik pun marak dengan reaksi atau respons dari berbagai kalangan. Di DPR proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai berjalan. Tak kurang dari 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengajukan usulan HMP sebagai respons terhadap polemik ijazah Gibran. Lalu, terjadilah peristiwa pada 12 November 2026 itu; hari Ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo.
Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berawal dari kecurigaan. Sebagaimana dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kecurigaan muncul setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenlinkX (PLX) pada Oktober 2026. Kecurigaan itu kemudian dilaporkan oleh personel bagian monitoring ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim pada 30 Oktober 2026.