NADIKABAR.COM — Indonesiaan dinilai perlu dibenahi dari hulunya, bukan sekadar menambal persoalan di hilir. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bangsa Indonesia dibangun oleh sejarah panjang yang perlu dibaca terlebih dahulu.

Hal itu ia sampaikan di hadapan para guru besar dalam pembukaan Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026, di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, hari ini. Menurut Haedar, cara berpikir konstruksi ke-Indonesiaan harus dimiliki oleh para guru besar. Ia mencontohkan guru besar ilmu politik yang perlu memahami bangunan politik Indonesia sebelum menyelesaikan masalah politik.

"Sehingga, jangan melompat ke masalah. Saya rasa, bangsa ini sering kurang kesabaran termasuk dalam cara membangun sistem," ujar Haedar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026).

Dirinya menilai, ketika ada bagian yang gagal, seluruh bangunan dirombak dan diganti yang baru. Hal ini menghasilkan demokrasi, HAM, dan pluralisme berkembang secara liberal.

"Setelah bergerak secara luas, bangsa ini menjadi tidak mampu menangani banyaknya perubahan tersebut dan hanya menyoroti hal-hal yang bersifat parsial," tambahnya.

Karena itu, Haedar menilai konsep HAM dan demokrasi perlu direkonstruksi kembali. Ia menyebut sila keempat Pancasila sebagai rujukan demokrasi Indonesia. Menurutnya, sila tersebut terlupakan saat reformasi.

Pola serupa juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Haedar menilai, segala pro dan kontra soal tambang ramai di hilir, sementara hulunya adalah bumi beserta kekayaannya yang dipergunakan untuk hajat hidup.

Dalam penjelasannya, kekayaan tersebut untuk dimakmurkan dan manusia berperan sebagai khalifah di bumi. Namun, menurut Haedar, konsepnya perlu diluruskan.

"Dalam memakmurkan sumber daya alam ini, jangan dikuras habis-habisan, tetapi juga jangan dibiarkan untuk tidak dikelola," jelas Haedar.

Haedar mencontohkan komoditas seperti sawit yang kerap menjadi polemik, juga mitigasi bencana alam banjir di Sumatera. Menurutnya, yang keliru adalah cara pengelolaannya, bukan komoditasnya. Ia mengajak para ahli mengkaji kelebihan serta kekurangan setiap tanaman sesuai habitatnya.

Haedar menambahkan, negara perlu menentukan sumber daya yang dikelola sekarang dan yang disisakan bagi generasi mendatang. Untuk itu, ia meminta para pakar hutan, laut, hingga udara dikumpulkan untuk mengeluarkan keahliannya.

Isu-isu yang disampaikan oleh Haedar memang beririsan dengan agenda rapat komisi Forkom GB-PTMA yang akan digelar hingga Sabtu besok. Komisi Sosial-Humaniora membahas politik, pemerintahan, dan kebijakan publik, sedangkan Komisi Sains membahas energi, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan.

Selain membahas isu strategis kebangsaan, forum ini juga menyoroti peran nyata para akademisi dalam menjawab tantangan internal perguruan tinggi.

Sebanyak 117 dari 162 perguruan tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) tercatat belum memiliki guru besar. Kesenjangan tersebut hendak dijawab lewat gagasan 'Muhammadiyah United', yakni jejaring guru besar lintas kampus.

Gagasan tersebut mengemuka dalam agenda Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026, hari ini, yang berlokasi di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory. Ketua Panitia Sidik Jatmika memaparkan hasil temuan dan gagasannya di hadapan lebih dari 100 guru besar yang hadir.

Sidik menyebut sekitar 480 guru besar memiliki homebase di PTMA, tetapi baru 45 kampus yang memilikinya. Sebaran tersebut dinilai belum merata dan menjadi pekerjaan besar bila kualitas para guru besar ingin dilakukan pemerataan.

Sidik menghitung, bila setiap tahun sepuluh kampus terbantu, pemerataan butuh waktu panjang.

"Itu artinya setidaknya butuh 12 tahun untuk memastikan semua kampus memiliki guru besar. Tentu bukan pekerjaan yang mudah," ujar Sidik.

Karena itu, Sidik merasa forum ini dapat merangkul kampus yang belum memiliki guru besar. Menurutnya, mereka dapat hadir untuk benchmarking guna membangun ekosistem yang mempercepat lahirnya guru besar.

Sidik membeberkan bahwa jalan keluarnya adalah dengan menyatukan potensi guru besar yang ada. Ia menamai gagasan tersebut 'Muhammadiyah United'.

"Dalam forum ini salah satu tujuannya kita ingin membentuk apa yang disebut Muhammadiyah United. Ini dimaksudkan sebagai wadah profesor Muhammadiyah bagi seluruh PTMA," jelasnya.

Dengan begitu, Sidik optimis sekitar 500 guru besar di lingkungan PTMA dapat dioptimalkan bersama. Langkah pertamanya memetakan keahlian guru besar yang selama ini belum teridentifikasi. Pemetaan mengelompokkan mereka berdasarkan rumpun ilmu, seperti Al-Islam, kependidikan, humaniora, ilmu alam, dan ilmu sosial.

Dari pemetaan tersebut, Sidik mengusulkan guru besar yang berkunjung ke kampus tidak sebatas mengajar sebagai dosen tamu. Ia mencontohkan, sekali guru besar datang bisa melaksanakan 5 sampai 6 fungsi.

Guru besar dapat menjadi dosen kedua yang mendampingi dosen lokal sebagai dosen utama. Menurut Sidik, skema tersebut juga dapat meningkatkan reputasi kampus. Mereka juga dapat terlibat dalam penelitian, pengabdian, dan publikasi.

"Peran lainnya adalah konsultan akademik bagi 162 PTMA," sambung Sidik.

Sidik menambahkan, keahlian guru besar sangat dibutuhkan lembaga lain di persyarikatan Muhammadiyah. Ia mendapat informasi bahwa Majelis Tarjih menanti masukan profesor atas isu kontemporer, seperti Bitcoin dan label halal.

Forum menargetkan Pernyataan Bersama, Rekomendasi Strategis, Matriks Rencana Tindak Lanjut 2026-2027, dan kepengurusan Forkom GB-PTMA periode 2026-2030. Program lintas PTMA dapat dikembangkan melalui konsorsium atau kelompok kerja khusus.