NADIKABAR.COM — “Tanpa kepercayaan rakyat, negara tak dapat berdiri” (Konfusius, filsuf Tiongkok kuno).
Kamis hari ini, 12 November 2026, perhatian tertuju ke ruang paripurna DPR. Sehari sebelumnya, 120 anggota dari seluruh delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR menjadwalkan usulan itu masuk agenda paripurna. Bagi Gibran, bobot peristiwa ini terletak pada siapa yang mengajukannya. Di antara penanda tangan, mayoritas partai yang ikut mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. Ketika anggota dari partai pengusung sendiri ikut meminta persoalan dibawa ke paripurna, seberapa kuat lagi pijakan politik Gibran di Senayan?
Di sinilah pentingnya memaknai angka 120 tadi secara jernih. Tanda tangan itu menunjukkan luasnya dukungan awal, dari semua fraksi, untuk membawa persoalan Gibran ke forum resmi DPR. Sikap DPR sebagai lembaga akan ditentukan melalui mekanisme paripurna. Dari tahap pengusulan saja, saya melihat ruang politik Gibran sudah menyempit secara drastis.
