Lazimnya, ketika sebuah perkara membelah parlemen, pejabat yang disorot masih bisa mengandalkan fraksi yang bersedia membela posisinya atau mempertanyakan alasan pengusul. Kali ini, belum terlihat pembelahan semacam itu pada tahap pengajuan. Pertanyaan tentang syarat pendidikan Gibran sudah melampaui batas antara partai pengusung dan partai di luar barisan pengusungnya. Suara bersama ini.
Perubahan sikap di Senayan itu punya alur kewajaran yang jelas. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. MK juga menyatakan bahwa dalam perkara tersebut Mahkamah tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Objek putusan MA itu adalah surat penyetaraan. Putusan kedua pengadilan penting karena dari situlah DPR harus mulai menguji dasar pemenuhan syarat jabatan Gibran.
