Situasi ini membuat tak ada satu partai pun yang mau apalagi nekad melawan arus putusan MK dan MA, karena pasti akan menimbulkan gelombang resistensi rakyat luas. Ibarat kata, kekuatan atau pihak mana pun yang berani menantang suara hukum dan suara rakyat, pastilah tergilas semesta.
Di luar nasib satu pejabat, perkara ini juga menguji mutu verifikasi pencalonan. Pemilih berhak menganggap persyaratan yang diumumkan sebelum pemilu telah diperiksa dengan sungguh-sungguh. Ketika dokumen penyetaraan yang dipakai kemudian dinyatakan tidak sah, pertanyaan yang layak diajukan ialah bagaimana dokumen itu diverifikasi dan siapa yang wajib menjelaskan prosesnya.
Jawaban atas pertanyaan ini penting bagi pemilu mendatang. Pemeriksaan yang terang memberi masyarakat dasar untuk menilai kerja lembaga yang menangani dokumen dan pencalonan sejak awal. Penjelasan itu juga memberi Gibran kesempatan untuk menanggapi temuan pengadilan secara terbuka, dengan dokumen yang dapat diperiksa. Tetapi, semua itu sudah terlambat. Fase itu sudah lewat.
