NADIKABAR.COM — “Tanpa kepercayaan rakyat, negara tak dapat berdiri” (Konfusius, filsuf Tiongkok kuno).
Kamis hari ini, 12 November 2026, perhatian tertuju ke ruang paripurna DPR. Sehari sebelumnya, 120 anggota dari seluruh delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR menjadwalkan usulan itu masuk agenda paripurna. Bagi Gibran, bobot peristiwa ini terletak pada siapa yang mengajukannya. Di antara penanda tangan, mayoritas partai yang ikut mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. Ketika anggota dari partai pengusung sendiri ikut meminta persoalan dibawa ke paripurna, seberapa kuat lagi pijakan politik Gibran di Senayan?
Di sinilah pentingnya memaknai angka 120 tadi secara jernih. Tanda tangan itu menunjukkan luasnya dukungan awal, dari semua fraksi, untuk membawa persoalan Gibran ke forum resmi DPR. Sikap DPR sebagai lembaga akan ditentukan melalui mekanisme paripurna. Dari tahap pengusulan saja, saya melihat ruang politik Gibran sudah menyempit secara drastis.
Lazimnya, ketika sebuah perkara membelah parlemen, pejabat yang disorot masih bisa mengandalkan fraksi yang bersedia membela posisinya atau mempertanyakan alasan pengusul. Kali ini, belum terlihat pembelahan semacam itu pada tahap pengajuan. Pertanyaan tentang syarat pendidikan Gibran sudah melampaui batas antara partai pengusung dan partai di luar barisan pengusungnya. Suara bersama ini.
Perubahan sikap di Senayan itu punya alur kewajaran yang jelas. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. MK juga menyatakan bahwa dalam perkara tersebut Mahkamah tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Objek putusan MA itu adalah surat penyetaraan. Putusan kedua pengadilan penting karena dari situlah DPR harus mulai menguji dasar pemenuhan syarat jabatan Gibran.
Situasi ini membuat tak ada satu partai pun yang mau apalagi nekad melawan arus putusan MK dan MA, karena pasti akan menimbulkan gelombang resistensi rakyat luas. Ibarat kata, kekuatan atau pihak mana pun yang berani menantang suara hukum dan suara rakyat, pastilah tergilas semesta.
Di luar nasib satu pejabat, perkara ini juga menguji mutu verifikasi pencalonan. Pemilih berhak menganggap persyaratan yang diumumkan sebelum pemilu telah diperiksa dengan sungguh-sungguh. Ketika dokumen penyetaraan yang dipakai kemudian dinyatakan tidak sah, pertanyaan yang layak diajukan ialah bagaimana dokumen itu diverifikasi dan siapa yang wajib menjelaskan prosesnya.
Jawaban atas pertanyaan ini penting bagi pemilu mendatang. Pemeriksaan yang terang memberi masyarakat dasar untuk menilai kerja lembaga yang menangani dokumen dan pencalonan sejak awal. Penjelasan itu juga memberi Gibran kesempatan untuk menanggapi temuan pengadilan secara terbuka, dengan dokumen yang dapat diperiksa. Tetapi, semua itu sudah terlambat. Fase itu sudah lewat.
