NADIKABAR.COM — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel untuk menghadapi gejolak geopolitik.
“Pengembangan program-program tersebut, termasuk biofuel, mendapatkan momentum akibat konflik yang saat ini terjadi di Timur Tengah,” ucap Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang digelar di Jakarta, Selasa.
Hashim menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok energi akibat ketergantungan dengan impor dari negara-negara Timur Tengah.
Kondisi ketergantungan impor energi dari negara Timur Tengah, tutur Hashim, juga menyebabkan kerentanan perekonomian bagi Indonesia.
“Kami semua menyadari betapa rentannya perekonomian negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi dari luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil,” ucap Hashim.
Berlandaskan oleh kesadaran tersebut, Hashim menegaskan Indonesia akan terus mengembangkan BBN, baik berupa biodiesel B50 maupun bioetanol E20.
“Pemerintah akan terus melanjutkan program biofuel,” ucap Hashim.
Saat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel B50 secara nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran B50 di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat mencapai 100 persen pada Oktober 2026.
Menyusul kesuksesan B50, pemerintah mendorong penerapan bioetanol E20 untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Pemerintah berencana penerapan campuran etanol 20 persen atau E20 dalam bahan bakar minyak (BBM) dilakukan pada 2029 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Meskipun demikian, Kementerian ESDM menyatakan bahwa realisasi mandatori E20 sangat bergantung pada kesiapan pasokan bahan bakunya.
Dalam skenario penggunaan E20 untuk sektor non-PSO, kebutuhan pasokan bioetanol diperkirakan membutuhkan sekitar 20 pabrik dengan kapasitas paling kecil 40.000 kiloliter per tahun.
