NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengatakan RUU tentang Penyadapan ditargetkan penyelesaiannya pada tahun ini. Hinca menyinggung krusialnya RUU tersebut menyikapi kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah tokoh.
Hal itu disampaikan Hinca dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2027. Hinca mulanya menyinggung RUU Perampasan Aset yang akan disahkan sebelum 15 Desember 2026.
"Pimpinan, sedang berlangsung dan akan segera, segera selesai, hari ini sudah sampai saat timus dan timsin, yaitu RUU yang akan diselesaikan pada masa persidangan dua tahun sidang 2026-2027, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Mudah-mudahan minggu ini selesai sehingga sebelum 15 Desember 2026 undang-undang ini telah selesai dikerjakan," kata Hinca dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Hinca menyebut pimpinan Komisi III DPR lantas mengajukan usulan RUU prioritas tahun 2027. Tercatat di antaranya RUU tentang Jabatan Hakim hingga RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.
"Pimpinan Komisi III mengajukan usulan rancangan undang-undang prioritas tahun 2027, yakni: satu, Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim; dua, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; tiga, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, ini sebenarnya dua undang-undang yang digabungkan menjadi satu," ujar Hinca.
"Empat, Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan; yang kelima, Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu tata cara pelaksanaan pidana mati yang diusulkan pemerintah karena menyangkut dengan KUHP dan KUHAP kita yang baru," tambahnya.
Hinca lantas menyinggung soal RUU tentang Penyadapan yang ditargetkan pengesahan dalam waktu dekat. Hinca menyebut sejumlah rapat dengar pendapat juga telah dilaksanakan Komisi III dengan para pakar.
"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," kata Hinca.
"Berkenaan dengan itu, kami di Komisi III telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, diskusi pakar oleh Badan Keahlian, tanggal 21 Januari 2026 diskusi tim penyusun RUU tentang Penyadapan dengan Wakil Menteri Hukum dan beberapa akademisi. Tanggal 22 Januari 2026 diskusi tim penyusun RUU tentang Penyadapan dengan ahli-ahli yang lain dan banyak lagi. Sampai kemudian tanggal 17 Juli 2026 juga ada konsultasi publik tentang, dalam rangka penyusunan naskah akademik," ungkapnya.
Hinca menyebut sejumlah anggota Komisi III DPR juga sempat kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Turki dan Korea untuk mengkaji RUU Penyadapan. Terbaru, pada 16 November pihaknya telah menggelar rapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan.
"Dari penjelasan dan laporan kami ini, karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, Rancangan Undang-Undang Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan, membantu Badan Legislasi menyelesaikan tugas-tugas besarnya," ujar dia.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan kemudian bertanya apakah RUU terkait Penyadapan akan diselesaikan tahun ini. Komisi III menargetkan penyelesaian di 2026.
"Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar," kata Hinca.
Bob menyebut jika ditargetkan tahun ini maka harus ada evaluasi prolegnas. RUU Penyadapan yang semula inisiatif Baleg nantinya dialihkan ke Komisi III DPR.
"Nah, ini kalau memang tahun ini akan diselesaikan, maka di paripurna ke depan kita akan menyampaikan evaluasi prolegnas tentang penyadapan dari Baleg ke Komisi III. Seperti itu. Maka saya bertanya, apakah akan diselesaikan tahun ini?" tanya Bob Hasan.
"Dalam rencana kami, kami selesaikan tahun ini karena memang kondisi riil yang membutuhkannya agar segera diselesaikan," imbuhnya.