NADIKABAR.COM — Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ade Jona Prasetyo mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan turut mempertimbangkan dampaknya terhadap konektivitas, aktivitas dunia usaha, investasi dan perekonomian daerah.
Ade Jona menilai gangguan kabut asap kini tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan. Dampaknya telah menjalar langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setelah ratusan penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan mengalami gangguan.
“Keselamatan masyarakat dan penerbangan tentu harus menjadi prioritas. Namun ketika ratusan penerbangan terganggu, kita juga harus melihat bahwa karhutla sudah menimbulkan biaya ekonomi yang nyata. Mobilitas pekerja terganggu, perjalanan bisnis tertunda, distribusi barang ikut terdampak dan pelaku UMKM di daerah juga merasakan efeknya,” kata Ade Jona dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Adapun Kementerian Perhubungan mencatat 409 penerbangan terdampak selama periode 14–20 September 2026 di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.
Dari jumlah tersebut, 141 penerbangan mengalami keterlambatan, 254 dibatalkan atau ditunda, dan 14 penerbangan dialihkan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 159 penerbangan yang terdampak pada periode 7–13 September 2026.
Kalimantan Tengah mencatat dampak tertinggi dengan 201 penerbangan, disusul Kalimantan Timur sebanyak 138 penerbangan dan Kalimantan Utara 70 penerbangan.
Gangguan juga terjadi di Kalimantan Barat, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional.
Ade Jona menegaskan Hipmi mendukung keputusan otoritas penerbangan yang menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan utama. Menurut dia, yang harus diperkuat adalah pencegahan dan kecepatan penanganan agar gangguan serupa tidak terus berulang.
“Kita tidak boleh berkompromi soal keselamatan. Yang harus kita perkuat adalah pencegahan dan penanganannya. Jangan sampai setiap musim kemarau, dunia usaha dan masyarakat kembali menanggung biaya ekonomi yang sama akibat terganggunya konektivitas,” ujarnya.
Menurut dia, ketergantungan banyak wilayah Kalimantan terhadap transportasi udara membuat gangguan penerbangan memiliki efek berantai. Dampaknya bukan hanya dirasakan maskapai dan bandara, tetapi juga hotel, restoran, pariwisata, perdagangan, logistik, UMKM, mobilitas tenaga kerja hingga proyek investasi.
Karena itu, HIPMI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi pencegahan karhutla, mempercepat respons terhadap titik api, sekaligus menyiapkan skema mitigasi agar aktivitas ekonomi dan distribusi logistik tetap berjalan ketika konektivitas udara terganggu.
“Kalau penerbangan terganggu, kita harus memastikan aktivitas ekonomi daerah tidak ikut berhenti. Informasi kepada pelaku usaha harus cepat, jalur alternatif distribusi perlu disiapkan dan wilayah yang berpotensi mengganggu koridor ekonomi harus mendapat perhatian sejak dini,” ujar Ade Jona.
Ia juga mengingatkan Kalimantan sedang berkembang sebagai salah satu kawasan strategis bagi hilirisasi, energi, perkebunan, infrastruktur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kemampuan menjaga konektivitas menjadi bagian penting dalam mempertahankan kepercayaan investor.
“Investor membutuhkan kepastian bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga konektivitas dan kelancaran operasional. Penanganan karhutla karena itu juga merupakan bagian dari menjaga iklim investasi dan daya saing daerah,” jelasnya.
Ade Jona berharap penanganan karhutla semakin bergeser dari pendekatan reaktif menuju pencegahan berbasis risiko, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi gangguan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas.
“Karhutla jangan hanya dihitung dari luas lahan yang terbakar. Kita juga perlu melihat aktivitas ekonomi yang hilang ketika penerbangan dibatalkan, perjalanan bisnis tertunda, wisatawan batal datang, distribusi terganggu, dan UMKM kehilangan pendapatan," katanya.
"Pencegahan yang kuat jauh lebih murah daripada menanggung kerugian ekonomi yang berulang setiap tahun,” tambah Ade Jona.
