Sebagian pengguna media sosial di Malaysia bahkan menyerukan boikot terhadap produk-produk Indonesia.

Seperti yang dilaporkan The Strait Times, Hasnah A.R, seorang pimpinan sebuah organisasi non-pemerintah mengatakan rencananya untuk berhenti membeli sejumlah produk asal Indonesia, termasuk kopi instan, minuman, dan santan.

Namun bagi Akramin, memboikot produk Indonesia bukanlah solusi.

"Rasa frustrasi saya ditujukan pada masalah kabut asap yang terus berulang dan kegagalan untuk menyelesaikannya, bukan kepada rakyat Indonesia atau produk-produknya," katanya kepada ABC.

Kepada ABC Pemerintah Indonesia pernah mengatakan jika lebih dari 71.000 personel dari berbagai instansi sudah dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

"Pemerintah terus memperkuat upaya mitigasi, penanganan dampak terhadap masyarakat, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melanggar peraturan, termasuk melalui pemberian sanksi hingga pencabutan izin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Kekecewaan terhadap kabut asap dari Indonesia juga sempat menjadi isu politik antar negara tetangga.

Awal bulan ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, mengatakan Indonesia tidak hanya mengirim asap, tapi juga oksigen ke Singapura dan Malaysia.

Ia mengatakan semua tetangga kita untuk mengerti jika asap ini "benar-benar alam" di luar kesalahan manusia.

Tapi pernyataan tersebut menuai kecaman di jejaring sosial, hingga menteri senior asal Singapura, K Shanmugam, menyebut pernyataannya "mengecewakan"

Di Malaysia, anggota parlemen Kalam Salan sengaja beralih menggunakan bahasa Jawa saat berpidato di parlemen mengenai krisis kabut asap.

"Mungkin para pemimpin di sana, yang sebagian besar orang Jawa, tidak memahami bahasa Melayu. Karena itu, dengan izin Dewan, saya akan berbicara dalam bahasa Jawa."

Sejumlah anggota parlemen Malaysia, termasuk Lim Guan Eng dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengusulkan mengambil langkah lebih tegas bagi Indonesia, termasuk protes diplomatik dan kemungkinan langkah hukum.

Di tengah meningkatnya kritik terkait kabut asap lintas batas, Indonesia juga menghadapi ketegangan lain dengan Singapura.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, sampai harus berkunjung ke Jakarta pekan lalu.

Dalam kunjungan yang oleh pejabat Indonesia disebut sebagai "kunjungan mendadak", ia bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dan meminta kesempatan bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan Vivian berlangsung beberapa hari setelah Indonesia mengurangi ekspor gas ke Singapura sekitar 8 persen dengan alasan kebutuhan energi domestik.

Namun pemangkasan itu terjadi setelah Menteri Energi Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah dapat meninjau ulang kontrak ekspor dengan negara-negara yang dianggap tidak menghormati Indonesia.

Pernyataan itu mendorong Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyerukan agar semua pihak menghormati komitmen kontraktual yang telah disepakati.