Sebelas tahun kemudian, polanya nyaris serupa. Nakhoda BNPB berganti saat asap pekat, lalu lembaga gambut didirikan. Pembedanya terletak pada satu hal: sejauh mana pelajaran satu dekade itu sungguh diserap.

BRG dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukannya tinggi, tetapi napasnya pendek. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 membatasi masa tugasnya lima tahun, dengan target merestorasi sekitar dua juta hektare di tujuh provinsi.

Tugas pokoknya mengoordinasikan dan memfasilitasi, bukan memerintah. Kata kuncinya pun restorasi, yakni memulihkan kawasan dan fungsi hidrologis gambut yang telanjur rusak akibat kebakaran. BRG dirancang untuk merawat luka, belum untuk mencegah luka berikutnya. Ketika bersalin rupa menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2020, cakupan kerjanya bertambah, sedangkan kewenangannya tetap terbatas.