NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya memastikan program bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), tepat sasaran dan benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Ibas saat hadir di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (28/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ibas menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, parlemen, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkeadilan.
Menurut Ibas, negara perlu hadir membantu anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan potensi akademik, tetapi menghadapi keterbatasan kemampuan finansial untuk melanjutkan pendidikan.
"Program seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah ini sangat dinanti dan dimanfaatkan oleh kampus-kampus di Indonesia. Negara harus hadir agar anak-anak kita yang cerdas, mampu, dan memiliki kapasitas tidak kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan fiskal keluarga," ujar Ibas, Kamis (1/10/2026).
Ibas menekankan bahwa persoalan akses pendidikan tidak berhenti pada tersedianya program beasiswa. Implementasi di lapangan juga harus diperhatikan, termasuk persoalan administrasi dan validitas data penerima.
Dia menilai perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat perlu membangun sinergi agar mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan tidak kehilangan haknya hanya karena persoalan teknis. Menurutnya, diperlukan sosialisasi, pendampingan, serta asistensi yang lebih baik kepada calon penerima maupun mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
"Jangan sampai mereka yang sangat mampu secara akademik dan sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi mahasiswa, akhirnya terkendala dan putus kuliah karena faktor administrasi teknis," kata Ibas.
Ibas juga menyoroti pentingnya pembenahan data sosial ekonomi dalam penyaluran program pemerintah. Menurutnya, kategorisasi berdasarkan desil dapat menjadi instrumen untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Namun, data tersebut harus terus diperbarui dan divalidasi agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran.
"Desil satu sampai empat itu memang yang berhak. Tetapi persoalannya adalah masih ada data yang belum tervalidasi dan belum dicocokkan dengan kebutuhan di kewilayahan," ujarnya.
Menurut Ibas, persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.
"Ini tugas kita semuanya. Perlu kolaborasi, perlu sinergi. Sedikit, tetapi membawa dampak," tuturnya.
Pendidikan Gratis Perlu Dikaji Secara Matang
Dalam kesempatan tersebut, Ibas juga membuka ruang bagi gagasan perluasan pendidikan gratis, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan jenjang berikutnya Namun, dia menekankan bahwa gagasan tersebut perlu dihitung secara matang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
