"Potensi yang ada dengan wilayah pelayaran yang begitu luas coba dikonsolidasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana dibuat industrialisasi perikanan terpadu di sini supaya ada kemandirian jangka panjang," katanya.
Ibas menilai penguatan industri perikanan di daerah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah. Langkah tersebut juga dinilai dapat menekan biaya logistik dan harga barang.
Harga Pangan dan Logistik Perlu Mendapat Perhatian
Ibas juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok di Natuna. Kondisi geografis, biaya transportasi, harga tiket, serta harga bahan bakar menjadi faktor yang dapat memengaruhi harga barang.
Karena itu, Ibas mendorong penguatan berbagai instrumen pengendalian harga, termasuk pasar murah dan dukungan pasokan dari Bulog. Langkah tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat ketika menghadapi tekanan akibat kondisi cuaca maupun gangguan distribusi.
Menurut Ibas, kebijakan tersebut perlu menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di wilayah perbatasan.
Dorong Subsidi Tarif Penerbangan Perbatasan
Ibas turut menyoroti persoalan konektivitas. Ia menilai harga tiket pesawat dan keterbatasan rute penerbangan dapat menjadi tantangan bagi mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi di Natuna.
Karena itu, Ibas mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan subsidi tarif penerbangan khusus wilayah perbatasan.
"Bagaimana kalau kita dorong ada subsidi tarif penerbangan khusus perbatasan. Ini juga bisa mengurangi beban masyarakat yang datang ke sini," ujarnya.
Di sisi lain, Ibas menekankan kebijakan tersebut perlu didukung oleh perhitungan ekonomi dan bisnis yang matang agar rute penerbangan yang dibuka dapat berkelanjutan.
Persoalan penerbangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rute, tetapi juga keseimbangan antara demand dan supply.
Potensi Migas dan Pariwisata Bahari
