Selain itu, sambung dia, Dasco ikut mendorong penanganan terpadu bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rapat Paripurna DPR pada 8 September 2026.
Dasco, kata dia, menyampaikan sikap kelembagaan DPR agar penanganan karhutla dan kebencanaan dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Dasco juga memimpin rapat koordinasi evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatera dengan menghadirkan para menteri terkait.
“Dalam isu kebencanaan, Dasco menempatkan DPR sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas dari jauh, dan mendorong penanganan karhutla dan bencana dilakukan secara terpadu lintas kementerian, dengan memperhatikan dampaknya pada kualitas udara dan layanan dasar bagi warga terdampak,” terang Nova.
“Pendekatan lintas sektor seperti ini penting karena persoalan bencana tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja,” tambah dia.
Dia pun berharap pola kerja responsif yang ditunjukkan Dasco dapat menjadi teladan dan terus dipertahankan, mengingat masih banyak persoalan rakyat yang menanti penyelesaian secara cepat dan terukur.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh persoalannya diselesaikan, dan ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah lembaga negara bisa hadir dan bekerja untuk rakyatnya. Inilah birokrasi dan pelayanan publik yang kita idamkan,” imbuh Nova.
