NADIKABAR.COM — Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya.
Putusan ini yang diputuskan oleh panel hakim dari berbagai negara menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
Dalam kesimpulannya, Hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki "niat untuk memusnahkan" sebagian besar populasi Rohingya.
Ia menambahkan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara ekstensif" serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.
Koresponden BBC di Den Haag menjelaskan bahwa putusan ini bersifat simbolis, dan tidak serta-merta menjamin kepulangan etnis Rohingya ke tanah kelahiran mereka dengan aman.
Putusan ICJ juga tidak lantas dapat memenjarakan jenderal-jenderal Myanmar. Pasalnya, tidak ada mekanisme penegakan hukum.
ICJ mengadili negara, sementara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyidang individu.
Namun, putusan genosida dapat memberikan tekanan hukum dan diplomatik bagi proses pidana terpisah, serta seruan untuk penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB.
Pada 2017, aksi militer Myanmar menewaskan ribuan orang Rohingya. Aksi ini memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha ke negara tetangga, Bangladesh.
Myanmar membantah tuduhan yang diajukan oleh Gambia ke pengadilan internasional, dengan menyatakan bahwa pasukan mereka hanya merespons serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata.
Seorang pengungsi Muslim Rohingya menangis bersama ibunya di tepi Sungai Naf, Bangladesh, setelah menyeberangi perbatasan dari Myanmar ke Teknaf pada 30 September 2017 (Getty Images)
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia.
Namun hingga kini, belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
"Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ.
"Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara."
Pengusiran massal warga Rohingya dari Negara Bagian Rakhine pada Agustus dan September 2017, tak diragukan lagi, merupakan operasi militer yang berlangsung dengan tingkat kekejaman yang luar biasa.
Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya (Getty Images)
Saya termasuk di antara segelintir kecil jurnalis yang menyaksikan langsung pembakaran desa-desa Rohingya secara sengaja di Rakhine, sekaligus penderitaan mendalam ratusan ribu orang yang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Kesaksian mereka tentang pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Myanmar telah didokumentasikan secara luas oleh berbagai kelompok hak asasi manusia dan misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam berbagai kesempatan, saya juga mewawancarai warga etnis Rakhine mengenai permusuhan mereka terhadap populasi Muslim di wilayah tersebut, serta mendokumentasikan penghancuran sistematis sisa-sisa desa Rohingya oleh negara Myanmar.
Namun pertanyaan yang kini diajukan di hadapan pengadilan tertinggi PBB, ICJ, adalah: apakah seluruh rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida?