Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan Myanmar pada 2017 ketika serangan terhadap mereka semakin meningkat (Getty Images)
Mahkamah Internasional (ICJ) dibentuk pada 1945 untuk membantu menyelesaikan sengketa antarnegara, bukan untuk mengadili kejahatan internasional.
Akan tetapi, pengadilan ini dipilih untuk menangani kasus serangan terhadap warga Rohingya di Myanmar karena hanya sedikit jalur hukum lain yang tersedia bagi para korban untuk mencari keadilan.
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan respons terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut sebagai "operasi pembersihan" militer.
Sebuah laporan PBB pada 2018, yang didasarkan pada ratusan wawancara, menyimpulkan bahwa taktik yang digunakan militer Myanmar "sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya".
Laporan itu menyatakan bahwa para petinggi militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di Negara Bagian Rakhine dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah lain. Myanmar menolak temuan tersebut.
Karena Myanmar bukan negara pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak memungkinkan untuk mengajukan perkara di lembaga tersebut terhadap para pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Rakhine.
Sebagai gantinya, pada November 2019, Gambia, dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC), mengajukan gugatan ke ICJ. Gambia berargumentasi bahwa seluruh negara terikat oleh Konvensi Genosida, sehingga semua negara memiliki kepentingan untuk menegakkan konvensi tersebut.
Gambia menuduh negara Myanmar, bukan hanya militernya, telah melakukan genosida.
Argumen ini merupakan terobosan dalam hukum internasional. Untuk pertama kalinya, sebuah negara yang tidak terdampak secara langsung oleh suatu tindakan mengklaim memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena pelanggaran terhadap konvensi sepenting itu secara tidak langsung memengaruhi seluruh komunitas internasional.
Myanmar menolak argumentasi tersebut. Namun, para hakim ICJ memutuskan bahwa Gambia memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Min Aung Hlaing, jenderal yang kini memimpin Myanmar, bertanggung jawab atas operasi militer pada 2017 yang menjadi sorotan dalam kasus ini (Getty Images)
Kasus ini menarik perhatian dunia yang lebih luas ketika peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang saat itu memimpin pemerintahan sipil terpilih Myanmar, memilih untuk secara langsung memimpin pembelaan hukum negaranya di Den Haag. Keputusan tersebut menuai kritik luas.
Pengaruh Suu Kyi terhadap tindakan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine saat itu memang sangat terbatas. Namun, penolakannya untuk mengecam operasi militer tersebut mengecewakan banyak pihak yang sebelumnya mengagumi keberanian dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Sejak ia digulingkan melalui kudeta pada 2021 dan kemudian ditahan, pembelaan Myanmar di ICJ dipimpin oleh tim hukum baru yang ditunjuk oleh junta militer.
Secara historis, membuktikan terjadinya genosida merupakan hal yang sangat sulit. Para hakim menerapkan standar pembuktian yang sangat tinggi dalam perkara semacam ini.
Biasanya, jika tidak terdapat program genosida yang secara eksplisit dinyatakan, seperti yang dilakukan rezim Nazi, para hakim mengharuskan bukti yang diajukan di pengadilan menunjukkan bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari tindakan para terdakwa adalah adanya niat untuk melakukan genosida.
Ketika Bosnia-Herzegovina mengajukan gugatan genosida terhadap Serbia di ICJ pada 1993, pengadilan membutuhkan waktu 14 tahun untuk menyimpulkan bahwa meskipun peristiwa seperti pembantaian Srebrenica pada 1995 memang merupakan tindakan genosida, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa negara Serbia memiliki niat genosida. Namun Serbia dinyatakan gagal mencegah terjadinya genosida.
Pengacara Myanmar dan Aung San Suu Kyi mengemukakan argumen yang serupa.
Suu Kyi menyatakan bahwa tim hukum Gambia telah keliru menggambarkan konflik dan operasi militer yang kompleks tersebut. Ia berpendapat bahwa meskipun kemungkinan telah terjadi kejahatan perang terhadap warga Rohingya, hal itu tidak secara otomatis membuktikan adanya niat untuk melakukan genosida.