Penolakan Aung San Suu Kyi untuk mengecam tindakan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine membuat banyak pengagumnya kecewa (Getty Images)
Tapi, Arsalan Suleman meyakini bobot bukti yang dikumpulkan timnya cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian yang tinggi tersebut.
"Apa yang kami sajikan kepada pengadilan adalah sejarah panjang diskriminasi terhadap Rohingya, dan bagaimana sejarah itu, serta berbagai kebijakan yang terkait dengannya, memberikan konteks untuk memahami bahasa, retorika, propaganda, dan kebijakan pemerintah yang menjadi bagian dari 'operasi pembersihan' pada 2017," kata Suleman.
"Kami membahas Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, serta rangkaian kebijakan diskriminatif yang semakin mengekang akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, mata pencaharian, dan kebebasan bergerak. Semua itu membuat kehidupan Rohingya menjadi sangat sulit dan, menurut argumentasi kami, merupakan salah satu dari sejumlah indikator adanya niat genosida."
Lalu, apa yang akan terjadi jika mahkamah memutuskan memenangkan gugatan Gambia?
Myanmar akan menghadapi cap sebagai negara yang melakukan "kejahatan di atas segala kejahatan", sejajar dengan pelaku genosida yang telah tercatat dalam sejarah seperti Jerman Nazi, milisi Hutu di Rwanda, dan pasukan Serbia Bosnia yang bertanggung jawab atas pembantaian di Srebrenica.
Hal itu dapat dipandang sebagai kemunduran bagi Min Aung Hlaing, jenderal yang kini memimpin Myanmar dan merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab atas operasi militer pada 2017. Dalam beberapa bulan terakhir, ia berupaya memperbaiki citra internasionalnya yang telah lama tercoreng.
Tidak ada mekanisme banding terhadap putusan ICJ. Namun, tidak ada pula sanksi otomatis yang langsung mengikuti putusan mahkamah tersebut.
Pemimpin junta Myanmar itu saat ini lebih berfokus pada upaya memulihkan hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia, yang kemungkinan tidak akan terlalu memedulikan putusan semacam itu.
Sebaliknya, ia tampak jauh kurang menaruh perhatian pada upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat, yang selama ini lebih menaruh perhatian pada isu akuntabilitas dan hak asasi manusia.
Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, memperingati sembilan tahun sejak eksodus mereka dari Myanmar (Getty Images)
Namun, bagi diaspora Rohingya yang tersebar di berbagai negara, putusan ini memiliki arti yang sangat besar.
"Ini seperti pengakuan resmi atas penderitaan kami," kata Mohammed Nowkim, seorang Rohingya yang terusir dari kota Buthidaung di Negara Bagian Rakhine pada 2017 dan kini tinggal di Kanada.
"Bagi warga Rohingya, persidangan ini merupakan momen pengakuan atas penderitaan kami setelah bertahun-tahun mengalami penyangkalan. Rohingya telah menunggu keadilan selama puluhan tahun, bukan hanya tahun ini."
Ia dan para aktivis Rohingya lainnya berharap putusan yang memenangkan Gambia akan mendorong negara-negara lain mengambil langkah yang lebih terkoordinasi untuk mencari solusi yang memungkinkan mereka kembali ke Negara Bagian Rakhine secara aman.
Saat ini, lebih dari satu juta warga Rohingya masih terjebak di kamp-kamp pengungsian yang memprihatinkan di Bangladesh. Mereka tidak diizinkan bekerja, sementara dukungan pendanaan internasional terus menyusut.
Namun, hambatan untuk mewujudkan harapan tersebut sangat besar.
Negara Bagian Rakhine telah porak-poranda akibat konflik antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan (Arakan Army), yang kini menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Kelompok itu didukung oleh penduduk asli etnis Rakhine yang pada umumnya sangat menentang gagasan kembalinya warga Rohingya.
Banyak desa Rohingya telah hancur sepenuhnya. Di saat yang sama, perhatian dan dukungan internasional terhadap nasib mereka juga semakin memudar dari tahun ke tahun.
Bahkan putusan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pengadilan tertinggi dunia sekalipun tidak akan dengan sendirinya mengubah kenyataan tersebut.