NADIKABAR.COM β Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani memasukkan aturan soal peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar (illicit enrichment) dalamΒ Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana.
Menurut Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, pihaknya menduga pejabat publik yang mempunyai banyak harta tidak mampu membuktikan dari mana harta tersebut berasal.
"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," kata Azhim ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Azhim melanjutkan, banyak kekayaan pejabat publik yang meningkat secara tidak wajar. Ia menduga terhadap kekayaan ini sering tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
"LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," kata Azhim.
Tidak hanya itu, menurut Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim konsep illicit enrichment tidak dapat ditolak hanya karena termasuk norma materiil. Hal ini ia sampaikan menanggapi alasan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut konsep illicit enrichment tidak masuk ke UU PA yang bersifat formil.