Habib juga menjelaskan Komisi III sebelumnya juga sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara.

Kata Habib, terdapat tiga negara yang menurutnya gagal menerapkan illicit enrichment. Pertama, Amerika Serikat yang menganggap konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Kedua yaitu Negara Inggris tidak menerapkan konsep ini. Terakhir, di Jerman konsep ini ditentang oleh Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, Habib menjelaskan teknis UU PA termasuk bersifat formil bukan materiil. Sehingga, tidak wajib memuat norma-norma penghukuman.

"Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ucap Habib.

DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang di Rapat Paripurna, Kamis (19/11). Seluruh fraksi di DPR sepakat menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.