"Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," ucap Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
IbrahimΒ malah menduga DPR berupaya melindungi diri agar tidak terkena sasaran hukuman akibat memasukkan konsep illicit enrichment dalam UU PA.
"Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengaku jika konsep illicit enrichment menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihaknya, kata Habib, memutuskan tidak memasukkan konsep illicit enrichment ini karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).