NADIKABAR.COM — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan lima agenda kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk mendukung pengembangan energi bersih, termasuk program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan kerja sama kedua negara perlu diarahkan pada pengembangan proyek yang layak secara finansial, penguatan kapasitas industri dalam negeri, serta percepatan elektrifikasi.

Rekomendasi tersebut disampaikan Deon dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Jumat.

Salah satu agenda yang diusulkan adalah pengembangan PLTS terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS), terutama untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dan menjaga stabilitas jaringan.

Dalam pengembangannya, Deon menilai spesifikasi baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Pasalnya, baterai untuk penyimpanan energi jaringan memiliki prioritas berbeda dengan baterai kendaraan listrik yang lebih mengutamakan performa.

"Untuk penyimpanan energi, yang lebih diutamakan adalah biaya. Kita membutuhkan baterai dengan biaya sangat murah, tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan jaringan listrik," kata Deon.

IESR juga mendorong penguatan rantai pasok BESS dalam negeri melalui peningkatan kapasitas manufaktur, penyusunan standar, dan kesiapan pemasok lokal.

Tiga agenda lainnya meliputi mobilisasi pembiayaan hijau dengan menggabungkan pendanaan publik dan swasta untuk proyek PLTS skala besar serta kebutuhan listrik industri, juga percepatan penerapan teknologi baja hijau melalui kerja sama antara Krakatau Steel dan perusahaan baja asal Korea Selatan POSCO.