Karena itu, Annisa menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan berbagai pemberian insentif kepada industri, termasuk fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday. Pemberiannya harus disertai persyaratan yang jelas, terukur, dan menguntungkan masyarakat setempat.

Dengan ketentuan itu, perusahaan penerima insentif diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat setempat.

"Misalnya dengan prasyarat ada alih teknologi, kemudian juga keterlibatan tenaga kerja lokal, atau memastikan ada pemasok daerah di dalam supply chain-nya," ucapnya.

Annisa juga mengingatkan sumber daya alam, termasuk pertambangan, bakal habis. Karena itu, INDEF mendukung gagasan pembentukan Dana Abadi Daerah.

Menurutnya, pembentukan DAD untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan alam meski cadangan sumber daya alam (SDA) di wilayahnya habis. Terlebih, penerimaan daerah kaya SDA juga rentan berubah mengikuti fluktuasi harga komoditas.

"Kami cukup support juga dengan misalnya gagasan terkait Dana Abadi Daerah, karena kita tahu cadangan SDA juga pasti akan habis dan juga dia sangat terkait sekali dengan fluktuasi harga," pungkasnya.

Konsep DAD dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).