NADIKABAR.COM — Kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres ke Indonesia pada 17-19 Oktober menjadi momentum untuk melihat kembali kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Saat mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul pada 19 Oktober, Guterres mengapresiasi kontribusi Indonesia dan memberikan penghormatan kepada empat personel Indonesia yang gugur dalam misi PBB di Lebanon. Hampir 2.000 personel Indonesia saat ini bertugas dalam tujuh misi perdamaian PBB.

Penghormatan terhadap personel yang gugur perlu diikuti langkah nyata untuk memastikan fungsi pemeliharaan perdamaian tetap berjalan ketika suatu misi berakhir.

Hal itu mendesak menjelang berakhirnya mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, penarikan personel akan berlangsung secara bertahap selama satu tahun. Bentuk kehadiran PBB yang akan melanjutkan fungsi penting di Lebanon selatan masih menjadi bahan pembahasan.

Kontribusi itu memberi Indonesia dasar untuk terlibat dalam pembahasan masa depan operasi perdamaian. Perannya dapat mencakup penyampaian pengalaman lapangan dan rekomendasi operasional untuk membantu memastikan transisi misi berlangsung aman dan efektif.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2790 Tahun 2025 menetapkan bahwa mandat UNIFIL berakhir pada 31 Desember 2026. Penarikan personel harus berlangsung secara tertib dan aman dalam satu tahun berikutnya. Resolusi itu juga meminta Sekretaris Jenderal PBB menyiapkan opsi bagi kelanjutan pelaksanaan Resolusi 1701 setelah UNIFIL ditarik.

Resolusi tersebut tetap mengizinkan UNIFIL menjalankan sejumlah fungsi selama masa penarikan, sesuai kapasitas dan wilayah operasinya. Fungsi itu mencakup pemantauan situasi di sekitar lokasi UNIFIL, pengamanan dan evakuasi personel yang terancam, dukungan medis, serta kontribusi terhadap perlindungan warga sipil dan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa penarikan bukan periode tanpa mandat, tetapi tahap yang memerlukan pengaturan keselamatan dan serah terima fungsi secara cermat.

Pada 14 Oktober, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix bertemu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun untuk membahas opsi kehadiran PBB setelah UNIFIL ditarik.

Aoun memperingatkan bahwa penarikan pasukan berisiko menghilangkan pemantauan internasional di wilayah selatan ketika situasi keamanan masih rapuh. Ia juga menekankan kebutuhan Angkatan Bersenjata Lebanon terhadap dukungan kemanusiaan dan logistik UNIFIL jika pasukan nasional mengambil alih pengerahan di wilayah terkait.

Lacroix menyelesaikan kunjungan tiga hari ke Lebanon pada 16 Oktober. PBB menyatakan sejumlah opsi masih dipertimbangkan, sementara Lebanon menginginkan kehadiran internasional tetap dipertahankan.