NADIKABAR.COM — Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, 24 penyuluh keluarga berencana membina 147 desa. Rata-rata setiap penyuluh memegang enam desa, tiga kali lipat dari patokan ideal satu penyuluh untuk dua desa. Angka itu muncul dalam pertemuan Perwakilan BKKBN NTT dengan pemerintah kabupaten pada Desember 2025. Pertemuan yang sama juga membawa kabar baik: angka kelahiran total Sikka sudah turun ke 2,18 dan dinilai memenuhi target nasional.
Dua fakta itu menggambarkan posisi pembangunan keluarga di Indonesia hari ini. Arah kebijakannya jelas dan sebagian hasilnya mulai terlihat. Namun, jalur yang mengantarkan program sampai ke rumah tangga masih sempit.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai syarat utama Indonesia menjadi negara maju. Padahal, sebagian besar penentu kualitas manusia terbentuk jauh sebelum seseorang masuk pasar kerja. Gizi, pengasuhan, dan keputusan orang tua pada tahun-tahun awal kehidupan menentukan arah pertumbuhan anak.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menerjemahkan logika itu ke dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan pendekatan siklus hidup. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) menyasar gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) menyediakan layanan pengasuhan anak bagi orang tuannya yang bekerja, sedangkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) mendorong ayah ikut mengasuh. Program Generasi Berencana (GenRe) dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menyiapkan remaja, sementara Lansia Berdaya (Sidaya) menjaga penduduk usia lanjut tetap sehat dan produktif.
Susunan program itu mengikuti tahapan hidup seseorang, dari kandungan, hingga usia lanjut. Keberhasilannya bergantung pada satu syarat yang sama: layanan benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan.
Urgensi pendekatan keluarga makin terasa jika dikaitkan dengan struktur penduduk. Generasi yang akan menopang perekonomian pada 2045, kini sedang berusia balita dan remaja, sehingga kualitas mereka ditentukan oleh apa yang terjadi di rumah sekarang.
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, yang masih menjadi acuan nasional, mencatat prevalensi stunting turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Target pemerintah dalam survei tahun ini 17,5 persen, lalu turun bertahap hingga 14,2 persen pada 2029.
Kementerian Kesehatan mencatat 16 provinsi menyumbang sekitar 80 persen kasus stunting nasional, sementara rumah tangga termiskin masih menanggung prevalensi tertinggi, yakni 29,8 persen.
Data kementerian itu juga menunjukkan prevalensi stunting meningkat ketika anak memasuki fase makanan pendamping ASI (MPASI). Pemantauan triwulan III 2025 mencatat prevalensi pada bayi usia 0-5 bulan sekitar 10 persen, lalu naik menjadi hampir 20 persen pada kelompok usia 12-23 bulan.
Ketua Tim Pakar SSGI 2024 dari FKM Universitas Indonesia Iwan Ariawan menjelaskan kemiskinan hanya menerangkan sekitar 31 persen variasi prevalensi antarprovinsi. Cakupan makanan pendamping ASI justru menjadi faktor dengan pengaruh terbesar terhadap penurunan stunting.
Karena itu, penurunan stunting membutuhkan bantuan pangan, sekaligus pengetahuan dan praktik pengasuhan yang benar di rumah. Wilayah itulah yang digarap penyuluh, kader Bina Keluarga Balita, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
Pola serupa terlihat pada remaja. Data BPS mencatat angka perkawinan anak turun dari 8,06 persen pada 2022 menjadi 6,92 persen pada 2023, melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 8,74 persen. Namun, rata-rata nasional itu menyimpan kantong persoalan. Nusa Tenggara Barat justru mencatat angka 17,32 persen, sedangkan prevalensi di perdesaan hampir dua kali lipat perkotaan.
