Adapun diskusi yang berfokus pada strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil ini dipandu oleh Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, dan turut dihadiri perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, serta Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.
Erwan menjelaskan salah satu langkah yang ditempuh Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
"Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama," tegasnya.
Dalam transformasi digital, penyederhanaan proses perlu dilakukan sebelum teknologi diterapkan. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan prosedur yang rumit ke aplikasi elektronik, tetapi harus mampu menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi data dan sistem, penyelarasan regulasi, serta penguatan kompetensi aparatur untuk memastikan akuntabilitas dan integritas tetap terjaga.
