"Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Erwan.
Dalam diskusi tersebut, Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah tersedia serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tambah Erwan.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan menyerap praktik baik internasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
