NADIKABAR.COM — Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu agenda penting Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penataan struktur organisasi dan prosedur administratif, tetapi juga pada perubahan cara kerja pemerintah agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto menjelaskan partisipasi Indonesia dalam Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2026 ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif dalam dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman internasional seiring proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
"Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat," jelas Erwan dalan keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Hal tersebut ia katakan saat pemaparan di sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery pada OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Perancis, Senin (12/10).
Adapun diskusi yang berfokus pada strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil ini dipandu oleh Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, dan turut dihadiri perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, serta Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.
Erwan menjelaskan salah satu langkah yang ditempuh Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
"Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama," tegasnya.
Dalam transformasi digital, penyederhanaan proses perlu dilakukan sebelum teknologi diterapkan. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan prosedur yang rumit ke aplikasi elektronik, tetapi harus mampu menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi data dan sistem, penyelarasan regulasi, serta penguatan kompetensi aparatur untuk memastikan akuntabilitas dan integritas tetap terjaga.
"Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Erwan.
Dalam diskusi tersebut, Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah tersedia serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tambah Erwan.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan menyerap praktik baik internasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
