NADIKABAR.COM — Indonesia meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi untuk menghasilkan kredit karbon hutan di bawah standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES pada sembilan provinsi.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pengembangan karbon hutan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, pasar karbon dan pembiayaan internasional dapat melengkapi pendanaan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut, termasuk melalui pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.

"Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil," kata Rohmat pada peluncuran program REDD+ berbasis yurisdiksi di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye.

Dalam kesempatan tersebut, konsep program atau TREES Concept Indonesia telah diterima dan dipublikasikan oleh ART melalui ART Registry sebagai langkah awal proses registrasi program REDD+ yurisdiksi.

Luas hutan pada sembilan provinsi yang sudah diajukan masuk dalam Program REDD+ Yurisdiksi kali ini mencapai sekitar 38,6 juta hektare atau setara 40 persen dari total tutupan hutan nasional