Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, sembilan provinsi tersebut akan menggunakan dua pendekatan pengkreditan berdasarkan kondisi hutannya.
Empat provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau, akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Sementara itu, lima provinsi lainnya, yaitu Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD).
"Prinsipnya sederhana. Kita perlu memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan deforestasi, sekaligus kepada provinsi yang selama ini mampu mempertahankan hutannya,"kata Laksmi.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menjelaskan, pada program ini pengurangan emisi dapat dihitung pada skala provinsi (sub nasional) yang mengacu pada tingkat referensi tertentu (reference level).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, implementasi REDD+ Yurisdiksi di lapangan tetap memastikan perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent atau FPIC).