Ilham menegaskan bahwa implementasi REDD+ Yurisdiksi tetap bersinergi dengan program perhutanan sosial melalui mekanisme nesting yang memandatkan perlunya persetujuan dari proyek karbon termasuk perhutanan sosial.
"Proyek-proyek karbon yang telah berjalan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yurisdiksi melalui mekanisme nesting untuk memastikan setiap ton pengurangan emisi diperhitungkan dari satu baseline," katanya.
Direktur Eksekutif ART Mary Grady mengatakan penerimaan TREES Concept Indonesia menjadi tonggak penting dalam partisipasi Indonesia pada program REDD+ yurisdiksi.
Dia menyebutkan program Indonesia dibangun di atas pengalaman panjang kerja sama pembayaran berbasis hasil, termasuk melalui Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility, BioCarbon Fund's Initiative for Sustainable Forest Landscapes, serta perjanjian pembayaran berbasis hasil bilateral dengan Norwegia.
Sementara itu, Direktur Divisi Perubahan Iklim Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Martin Krause mengapresiasi pendekatan Indonesia dan menyebut Indonesia tidak hanya menunggu pasar karbon global menentukan standar integritas, tetapi juga turut membentuk standar tersebut.
Oleh karena itu, inisiatif Indonesia dinilai dapat menjadi model penting bagi negara-negara lain yang memiliki kawasan hutan.