NADIKABAR.COM — Indonesia meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi untuk menghasilkan kredit karbon hutan di bawah standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES pada sembilan provinsi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pengembangan karbon hutan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat, dan komunitas lokal.
Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, pasar karbon dan pembiayaan internasional dapat melengkapi pendanaan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut, termasuk melalui pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.
"Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil," kata Rohmat pada peluncuran program REDD+ berbasis yurisdiksi di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye.
Dalam kesempatan tersebut, konsep program atau TREES Concept Indonesia telah diterima dan dipublikasikan oleh ART melalui ART Registry sebagai langkah awal proses registrasi program REDD+ yurisdiksi.
Luas hutan pada sembilan provinsi yang sudah diajukan masuk dalam Program REDD+ Yurisdiksi kali ini mencapai sekitar 38,6 juta hektare atau setara 40 persen dari total tutupan hutan nasional
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, sembilan provinsi tersebut akan menggunakan dua pendekatan pengkreditan berdasarkan kondisi hutannya.
Empat provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau, akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Sementara itu, lima provinsi lainnya, yaitu Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD).
"Prinsipnya sederhana. Kita perlu memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan deforestasi, sekaligus kepada provinsi yang selama ini mampu mempertahankan hutannya,"kata Laksmi.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menjelaskan, pada program ini pengurangan emisi dapat dihitung pada skala provinsi (sub nasional) yang mengacu pada tingkat referensi tertentu (reference level).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, implementasi REDD+ Yurisdiksi di lapangan tetap memastikan perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent atau FPIC).
Ilham menegaskan bahwa implementasi REDD+ Yurisdiksi tetap bersinergi dengan program perhutanan sosial melalui mekanisme nesting yang memandatkan perlunya persetujuan dari proyek karbon termasuk perhutanan sosial.
"Proyek-proyek karbon yang telah berjalan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yurisdiksi melalui mekanisme nesting untuk memastikan setiap ton pengurangan emisi diperhitungkan dari satu baseline," katanya.
Direktur Eksekutif ART Mary Grady mengatakan penerimaan TREES Concept Indonesia menjadi tonggak penting dalam partisipasi Indonesia pada program REDD+ yurisdiksi.
Dia menyebutkan program Indonesia dibangun di atas pengalaman panjang kerja sama pembayaran berbasis hasil, termasuk melalui Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility, BioCarbon Fund's Initiative for Sustainable Forest Landscapes, serta perjanjian pembayaran berbasis hasil bilateral dengan Norwegia.
Sementara itu, Direktur Divisi Perubahan Iklim Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Martin Krause mengapresiasi pendekatan Indonesia dan menyebut Indonesia tidak hanya menunggu pasar karbon global menentukan standar integritas, tetapi juga turut membentuk standar tersebut.
Oleh karena itu, inisiatif Indonesia dinilai dapat menjadi model penting bagi negara-negara lain yang memiliki kawasan hutan.