NADIKABAR.COM — Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI bertepatan dengan pameran ALLPRINT 2026 garapan Krista Media di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.
Pada Munas ini, PPGI menaruh harapan besar agar industri percetakan nasional mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlebih, para pelaku usaha kini harus berkompetisi ketat di tengah masuknya produk cetak impor berharga rendah.
Menurut Ketua DPP PPGI Ahmad Mughira Nurhani, Munas XI ini jadi momentum para pelaku percetakan untuk mengenal perkembangan terkini mesin grafika serta mempertimbangkan pilihan investasi yang selaras dengan kebutuhan dan keberlanjutan usaha.
"Dengan semangat kebersamaan dan visi yang berorientasi ke masa depan, Musyawarah Nasional XI diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkokoh kolaborasi, mempercepat transformasi, serta meneguhkan kemandirian dan daya saing industri grafika nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026).
Diketahui, dalam menjalankan perannya, PPGI berada di bawah pembinaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) Citra Rapati mengatakan pihaknya mendukung penyusunan program kerja PPGI ke depan yang melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi antara asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah diperlukan agar industri dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing.
"Kami dari Kementerian Perindustrian sangat mendukung menetapkan langkah-langkah program kerja kedepannya seperti apa, kita harus berkolaborasi bersinergi antara asosiasi, pengusaha, akademisi dan kami dari pemerintah," ujar Citra.
Ia juga menjelaskan adanya program insentif yang dapat mencapai maksimal 35 persen dari harga pembelian.
Program tersebut memiliki target Rp3,2 miliar dengan nilai reimbursement maksimal Rp1 miliar untuk setiap perusahaan agro. Syaratnya, nilai pembelian mesin minimal Rp300 juta.
Program itu menyasar sektor hasil hutan dan perkebunan dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri.
Sementara itu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa yang turut membuka Munas XI menambahkan pemerintah memiliki sejumlah kanal dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu kanal yang paling umum digunakan adalah katalog elektronik.
Ia mendorong pelaku usaha, termasuk perusahaan percetakan, untuk mengisi dan memanfaatkan kanal tersebut sehingga kebutuhan pemerintah dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.
"Kami sendiri dipengadaan sudah memiliki beberapa cara dan channel yang paling umum yaitu katalog elektronik yang diharapkan bisa terus diisi oleh semua pelaku usaha sehingga kebutuhan pemerintah sangat besar yang gapnya itu harus kita penuhi, kita sudah ciptakan jalanya, dan dari Munas ini bisa menghasilkan program yang konkret bagaimana bisa bersama-sama dengan pemerintah bisa memenuhi harapan dari masyarakat," jelansya.
Sekitar 90 persen perusahaan percetakan disebut merupakan usaha kecil dan menengah yang sebagian besar masih dikelola langsung oleh pemiliknya.
Kehadiran LKPP dalam Munas XI PPGI diharapkan dapat memberikan wawasan sekaligus arahan strategis bagi pelaku usaha agar mampu mengambil bagian dalam sistem pengadaan nasional secara tepat dan optimal.
Penguatan kapasitas perusahaan percetakan nasional juga dinilai dapat membantu meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
