NADIKABAR.COM — Warga Israel memberikan suara dalam pemilu legislatif pada Selasa (27/10) waktu setempat, dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Penghitungan suara sedang berlangsung, dengan hasil sementara menunjukkan koalisi Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu unggul atas kubu oposisi.
Data sementara yang dirilis Komite Pemilu Pusat Israel pada Rabu (28/10), pukul 09.20 waktu setempat, menunjukkan 66,2 persen suara telah dihitung. Hasil sementara menunjukkan Partai Likud yang menaungi Netanyahu masih berada di posisi pertama dengan 28 kursi parlemen, disusul oleh Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot, penantang utama Netanyahu, di posisi kedua dengan perolehan 21 kursi parlemen.
Jika dihitung berdasarkan blok politik yang terbentuk, maka berdasarkan hasil sementara itu, koalisi sayap kanan Netanyahu masih unggul dengan memperoleh total 56 kursi parlemen, sedangkan kubu oposisi pimpinan Eisenkot baru memperoleh total 48 kursi parlemen.
Partai-partai Arab, yang juga menentang Netanyahu namun tidak berkoalisi dengan oposisi, mengamankan total 16 kursi.
Dengan total 120 kursi parlemen atau Knesset diperebutkan dalam pemilu legislatif ini, maka diperlukan setidaknya 61 kursi untuk mencapai mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru. Jika tidak ada blok politik utama yang mencapai ambang batas 61 kursi parlemen tersebut, maka diperkirakan akan terjadi negosiasi koalisi yang alot antara partai.
Berikut empat skenario yang mungkin terjadi setelah pemilu Israel digelar, seperti dilansir AFP, Rabu (28/10/2026):
Partai-partai akan segera memulai negosiasi koalisi untuk mencoba mencapai mayoritas 61 kursi parlemen, namun jalan ke depan belum jelas.
Presiden Israel Isaac Herzog akan menunjuk kandidat yang memiliki peluang terbaik untuk membentuk pemerintahan, yang belum bentu berasal dari partai dengan perolehan kursi terbanyak.
Partai-partai Arab Israel, khususnya Ra'am, telah menyatakan keterbukaan untuk berkoalisi dengan kubu Eisenkot, namun kubu tersebut menjaga jarak karena menganggap dukungan mereka sebagai beban selama masa kampanye.