sementara itu, bagi koalisi Netanyahu, tidak ada peluang yang jelas untuk menambah kursi setelah beberapa partai sayap kanan yang lebih kecil gagal memenuhi ambang batas 3,25 persen agar dapat masuk ke parlemen.
Negosiasi koalisi dapat menjadi proses yang berat karena partai-partai cenderung bersikeras memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri, dan hal ini dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil.
Netanyahu membutuhkan waktu 58 hari untuk membentuk pemerintahannya pada pemilu tahun 2022 lalu.
Jika tidak ada satu pun blok politik utama yang berhasil mengamankan 61 kursi parlemen, seorang kandidat dapat mencoba memerintah secara minoritas, atau tanpa dukungan mayoritas, dengan melalui dukungan ad-hoc dari anggota-anggota parlemen lainnya.
Dalam skenario ini, para anggota parlemen dari partai-partai Arab Israel bisa memainkan peran krusial. Diketahui bahwa komunitas Arab mencakup 20 persen dari populasi Israel, dan umumnya mengidentifikasi diri sebagai keturunan Palestina.
Partai Ra'am, yang dipimpin Mansour Abbas, pernah menjadi kingmaker di masa lalu. Partai itu menjadi partai Arab pertama yang bergabung koalisi pemerintahan Israel periode tahun 2021-2022 yang dipimpin PM Naftali Bennett dan Yair Lapid.
Partai Arab lainnya, Joint List, menyatakan kecil kemungkinan mereka akan bergabung secara resmi ke dalam pemerintahan koalisi. Namun mereka menawarkan diri untuk menjadi "safety net" bagi pihak mana pun yang berhasil melengserkan Netanyahu dari kekuasaan.
Mengingat polarisasi ekstrem di Israel, gagasan mengenai pemerintahan persatuan nasional mungkin tampak seperti angan-angan belaka. Namun secara teoretis, hal ini dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak terlalu ekstrem.
