Para pengamat Israel sering membahas kemungkinan terbentuknya pemerintahan persatuan nasional, di mana Netanyahu akan melepas sekutu-sekutunya dari kubu sayap kanan ekstrem yang provokatif dan partai-partai ultra-Ortodoks, lalu bekerja sama dengan Eisenkot yang memiliki pandangan serupa dengannya dalam banyak isu keamanan.
Koalisi besar semacam itu juga tidak akan menyertakan partai-partai Arab Israel.
Jajak pendapat yang dirilis pada 16 Oktober lalu menunjukkan 55 persen warga Israel lebih memilih pemerintahan persatuan nasional daripada digelarnya pemilu baru, seandainya pemilu tahun ini tidak menghasilkan mayoritas yang jelas di parlemen.
Kendali demikian, pemerintahan persatuan nasional dalam situasi perang ini diperkirakan akan menghadapi perlawanan keras, terutama dari oposisi yang telah membangun kampanye mereka dengan tujuan menggulingkan Netanyahu dan melabelinya sebagai sosok yang tidak layak memimpin.
4. Kebuntuan Politik dan Pemilu Baru
Jika tidak ada kandidat yang berhasil membentuk pemerintahan, maka Israel harus kembali menggelar pemilu.
Negara Yahudi ini telah menggelar empat kali pemilu antara April 2019 hingga Maret 2021 akibat ketidakmampuan para politisi dalam membentuk koalisi yang langgeng.
Kandidat yang ditunjuk oleh Presiden Israel, pada prinsipnya, memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari, meskipun terdapat cara-cara prosedural lainnya untuk mencegah digelarnya pemilu baru secara langsung.
