Undang-undang ini juga menegaskan sanksi pidana bagi pengusaha yang sengaja lalai membayarkan pesangon.
"Setiap Pemberi Kerja yang dengan sengaja tidak membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi Pasal 295 ayat (1).
Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan, pidana denda yang dijatuhkan meningkat menjadi paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
Mengacu ketentuan penetapan nilai denda pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/UU No. 1 Tahun 2023), besaran denda kategori IV tercatat paling banyak Rp200 juta, sedangkan kategori VI mencapai maksimal Rp2 miliar.
Dengan demikian, perusahaan yang lalai memenuhinya terancam denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar.
