NADIKABAR.COM — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu situasi yang cukup berat bagi pekerja. Selain kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap, seseorang yang terkena PHK juga harus mulai memikirkan kebutuhan hidup serta mencari sumber pendapatan baru.
Namun, pekerja yang terkena PHK tidak serta-merta kehilangan seluruh haknya. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di Indonesia, hak pekerja setelah PHK dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hingga manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Berikut beberapa hak yang perlu Anda ketahui jika mengalami PHK.
Uang pesangon merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir karena PHK. Besarannya dipengaruhi oleh masa kerja, alasan PHK, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam ketentuan dasar Pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, besaran uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja, mulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun hingga sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.
Namun, jumlah yang benar-benar diterima tidak selalu sama dengan angka tersebut karena terdapat faktor pengali yang disesuaikan dengan alasan PHK.
Selain pesangon, pekerja juga berhak atas uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian pekerja kepada perusahaan. Berdasarkan ketentuan dasar, pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun mulai berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja.
