Sistem G2P ini meliputi pembayaran perlindungan sosial, gaji pegawai negeri, hingga pencairan dana pensiun yang ditargetkan terhubung langsung ke rekening penerima agar pelaksanaan APBN makin efisien.
"Dengan demikian, pelaksanaan APBN akan makin efisien dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Suahasil.
Suahasil juga mengingatkan Tri agar penempatan dana pemerintah di bank umum diatur dengan rapi, termasuk kebijakan pengendalian suku bunga deposito Badan Layanan Umum (BLU) maksimal 80 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate guna mencegah perang suku bunga.
"Itu adalah kontribusi dari Kementerian Keuangan untuk membuat supaya suku bunga tidak menjadi terlalu tinggi, tidak terjadi perang suku bunga deposito di antara para pemegang dana-dana besar," ujar Suahasil.
Pejabat ketiga yang dilantik yakni Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tugas mempertegas kehadiran negara melalui sinergi APBN dan APBD di tengah masyarakat.
Suahasil meminta manfaat belanja pemerintah dapat terlihat secara utuh, baik melalui transfer, belanja APBD, maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah seluruh Indonesia.
