NADIKABAR.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Pemerintah Kota Balikpapan meresmikan Desk Investasi Balikpapan. Desk ini berfungsi memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mempercepat realisasi proyek-proyek investasi di wilayah Kalimantan.

Wilayah kerja Desk Investasi Balikpapan mencakup wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Desk Investasi Balikpapan diproyeksikan mengawal realisasi investasi dengan nilai mencapai Rp 16 triliun.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Edy Junaedi mengatakan,pembentukan Desk Investasi Balikpapan merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pelayanan, koordinasi serta fasilitasi investasi di wilayah Pulau Kalimantan.

Kehadiran Desk Investasi diharapkan dapat menjawab beberapa tantangan yang muncul dari realisasi proyek investasi selama ini, mencakup proses perizinan yang memakan waktu, monitoring pascapenerbitan perizinan berusaha yang belum optimal, serta ekskalasi penyelesaian permasalahan yang terkendala lintas kewenangan.

Dengan koordinasi yang menjadi lebih dekat dan terintegrasi, Desk Investasi pada akhirnya diharapkan akan dapat menjembatani antara potensi modal dan realisasi proyek, memangkas hambatan birokrasi lintas sektor, serta menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan kepatuhan perizinan berusaha.

"Realisasi investasi merupakan konversi dari rencana investasi menjadi proyek investasi, namun terkadang antara nilai komitmen dan investasi yang direalisasikan terdapat gap yang cukup besar. Itulah mengapa keberadaan Desk Investasi menjadi penting guna memfasilitasi bottleneck yang terjadi serta mempercepat realisasi investasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Kriteria proyek yang menjadi target Desk Investasi yaitu memiliki nilai investasi minimal Rp 100 miliar, termasuk dalam sektor hilirisasi, memiliki unsur alih teknologi, berorientasi ekspor dan substitusi impor, bersifat padat karya dengan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) minimal 1.000 orang.

Desk ini juga menyasar perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal. Dalam mencapai pemenuhan target tersebut, Desk Investasi akan menjalankan fungsi yang berfokus pada fasilitasi debottlenecking dan pengawasan perizinan berusaha.

Terkait dengan fasilitasi debottlenecking, Desk Investasi akan memberikan asistensi perihal persyaratan, penerbitan perizinan dan pemberian insentif berusaha. Sementara fungsi pengawasan akan difokuskan pada audit kepatuhan antara rencana penanaman modal dan realisasi investasi serta pengawasan terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan teknis.

Pada Januari-September 2026, wilayah Pulau Kalimantan mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 166,84 triliun atau sekitar 10,84% dari total realisasi investasi nasional. Realisasi investasi di wilayah Pulau Kalimantan telah menyerap 153.981 TKI sejak Januari hingga September 2026.

Lebih lanjut, kelima provinsi di Pulau Kalimantan menyumbang kontribusi realisasi investasi yang cukup signifikan terhadap total realisasi investasi nasional pada periode Januari-September 2026.

Rinciannya Kalimantan Timur mencatatkan realisasi sebesar Rp 53,64 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 52,47 triliun, Kalimantan Selatan sebesar Rp 27,39 triliun, Kalimantan Utara sebesar Rp 18,32 triliun dan Kalimantan Tengah sebesar Rp 15,02 triliun.

Pulau Kalimantan menawarkan peluang investasi yang potensial khususnya di sektor agroindustri, kehutanan, pertambangan, manufaktur dan hilirisasi serta didukung dengan keberadaan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 12 Kawasan Industri (KI) di wilayah tersebut.