NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kalangan pengusaha yang menyatakan kekhawatiran dinamika politik usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Calon investor disebut pilih menunggu dan melihat situasi alias wait and see sebelum menyuntik dananya ke Indonesia.

Airlangga mengakui pengusaha memang melihat kepastian hukum untuk menjalani usahanya. Tapi dia menegaskan pemerintah telah berupaya memisahkan antara aktivitas politik dan sektor perekonomian.

"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan bersama para duta besar dan diplomat negara sahabat, Airlangga memastikan perwakilan negara asing tidak ada yang menyampaikan kekhawatiran khusus ataupun mempertanyakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegas Airlangga.

Terkait dengan kekosongan kursi Wapres, Airlangga menegaskan proses serta mekanisme pengisian telah diatur oleh MPR.

"Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," pungkas Airlangga.

Sebelumnya, pengusaha menyatakan dinamika politik yang terjadi usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) dapat berpengaruh terhadap ekonomi. Investor bisa menunda realisasi investasi hingga menahan ekspansi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama yang bersifat jangka panjang.

"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta saat dihubungi NadiKabar, Kamis (12/11/2026) kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menambahkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh sangat dibutuhkan agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak was-was. Terlebih saat ini tekanan ekonomi global telah membuat ketidakpastian.

Sarman menyebut calon investor yang wait and see tentu merugikan perekonomian Indonesia. Padahal dalam kondisi seperti ini, realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.

"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman.