Selain itu, Dedi menilai ketegasan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi dapat memberikan pesan politik kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain.
Dengan demikian, negara-negara mitra perlu mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam setiap hubungan kerja sama, termasuk perdagangan energi.
"Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan industri.
Bahlil menegaskan pengurangan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.
