NADIKABAR.COM — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai tingkat kepuasan publik sebesar 65,4 persen terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan survei Political Public Institute (PPI), menjadi sinyal positif bagi pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Menurut Iwan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, hasil survei tersebut mengindikasikan program prioritas pemerintah mulai dirasakan masyarakat.
Namun, pemerintah perlu memastikan manfaat kebijakan terdistribusi secara merata dan pelaksanaannya terus diperbaiki agar berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
“Menurut saya, hasil survei ini menunjukkan bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo mulai memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Publik tentu akan menilai pemerintah dari apa yang mereka rasakan, bukan hanya dari apa yang disampaikan pemerintah,” ujar Iwan.
Ia menyebut sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta perluasan akses layanan dan perlindungan sosial.
Menurut dia, pelaksanaan program yang efektif berpotensi meningkatkan pemenuhan gizi anak, memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi lokal, dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Program prioritas pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat ketika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Misalnya, anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, keluarga terbantu mengakses layanan pendidikan, dan masyarakat desa memiliki peluang ekonomi yang semakin terbuka,” kata dia.
Iwan menekankan pemerintah perlu memperkuat ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, pemerataan distribusi, dan pengawasan agar manfaat program tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan atau kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa angka kepuasan 65,4 persen harus dibaca secara proporsional karena menggambarkan penilaian responden pada saat survei dilakukan, bukan berarti seluruh persoalan masyarakat telah terselesaikan.
“Angka kepuasan ini patut diapresiasi, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat kebijakan secara optimal. Pemerintah harus menjadikan hasil survei ini sebagai dorongan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan menjawab persoalan yang masih dirasakan rakyat,” ujar dia.
Untuk memastikan keberhasilan program, Iwan mendorong pemerintah menggunakan indikator yang konkret, seperti perbaikan status gizi, peningkatan akses pendidikan, penguatan daya beli, terbukanya lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan indikator tersebut, evaluasi kinerja pemerintah dapat melampaui angka kepuasan publik dan mengukur dampak kebijakan secara berkelanjutan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar seberapa tinggi tingkat kepuasannya, melainkan seberapa besar perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan rakyat. Survei ini memberikan sinyal yang baik, dan tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan sinyal positif tersebut benar-benar diperkuat oleh hasil pembangunan yang nyata,” ujar Iwan Setiawan.
